Seruan Pemuda Minang: “Alun Takilek Alah Takalam; Indonesia, Tolak RUU P-KS!”

Kajian Analisa Eksternal⚡

IndonesiaTanpaJIL (ITJ) Chapter Padang

Edisi Juli 2019
.
Seruan Pemuda Minang: “Alun Takilek Alah Takalam; Indonesia, Tolak RUU P-KS!”

Orang Minang sebagai tuan di negeri Sumatera Barat memiliki banyak produk budaya sebagai wujud tingginya kualitas intelektual suku Minangkabau. Salah satu di antaranya adalah pepatah, “alun takilek, alah takalam.” Pepatah ini dapat dipahami sebagai kemampuan seorang yang berbudaya untuk menangkap maksud lawan bicara, bahkan sebelum maksud tersebut disampaikan secara langsung. Pepatah ini diambil dari salah satu gejala alam, yaitu kilat. Sebelum terjadi kilat, langit kelam. Saat terjadi kilat, langit terang. Setelah terjadi kilat, langit kembali kelam. Siklus kelam-kilat-kelam inilah yang menjadi pepatah tersebut. Sebelum kilat muncul, kita sudah mengetahui kelamnya. Demikianlah sederhananya pepatah tersebut dapat dipahami. “Alun takilek alah takalam” bahkan menandakan seorang yang berbudaya dapat berada dua-tiga langkah di depan lawan bicaranya, kalau dihitung dari siklus kilat tersebut.

Maka, hati-hati dalam bersikap di hadapan orang Minang. Sikap yang naif, seperti mengatakan bahwa RUU P-KS tidak memiliki potensi bahaya, akan dipandang sebagai sikap seseorang yang pura-pura bodoh karena sebenarnya memiliki maksud dan tujuan tersembunyi, atau memang betu-betul bodoh sehingga ia menjadi kuda tunggangan bagi pemangku kepentingan. Hari ini, sikap naif yang demikian tampaknya banyak dimiliki oleh kelompok pendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Namanya cantik, namun bagi yang bersungguh-sungguh membedah isinya, akan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang nyata dan akan mengenali potensi bahaya yang dimiliki RUU ini bagi kehidupan berkeluarga, beragama, berbangsa dan bernegara. Semua kejanggalan dan potensi bahaya tersebut dinafikan oleh kelompok pendukung RUU P-KS tersebut dengan naifnya.

Ditopengi dengan namanya, RUU P-KS alih-alih menyelamatkan, ia justru berisikan aturan-aturan yang membebaskan seseorang untuk mengeksploitasi birahinya sendiri; untuk tenggelam dalam nafsunya. RUU P-KS memiliki ruh liberal yang sangat kental, sehingga banyak dari pasal dan ayat yang dikandungnya menunjukkan betapa perancang RUU ini –dan kemudian para pendukungnya- ingin berlepas dari aturan yang ada dan memulai babak baru dalam urusan syahwat. Jargon-jargon yang senantiasa didengungkan pendukug RUU ini adalah “tubuhku otoritasku”. Mereka menolak semua hal yang membatasi keinginan mereka, termasuk agama dan adat. Dengan demikian, sejatinya RUU P-KS adalah lawan bagi semua agama dan ideologi Pancasila.

Divisi Analisa dan Propaganda #IndonesiaTanpaJIL (ITJ) Chapter Padang telah melakukan pembedahan terhadap draft RUU P-KS, yang kemudian didiskusikan dengan Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumbar di kantor PAHAM Sumbar pada tanggal 13 Maret 2019. Dari pemaparan potensi masalah tersebut oleh Koordinator Chapter ITJ Padang, dr. Primananda, Direktur PAHAM Sumbar ibu Fitriyeni, S.H. beserta tim advokat yang ikut dalam diskusi tersebut membenarkan bahwa terdapat potensi masalah dalam RUU P-KS. Potensi masalah tersebut dapat bermuara kepada dilegalkannya LGBT, seks bebas, dan maksiat lainnya.

Di antara pasal dan ayat yang dainggap berpotensi masalah tersebut adalah:

  1. Pasal 1, ayat 1. Kekerasan seksual salah satunya didefinisikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, menyerang hasrat seksual seseorang yang bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seeorang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas. Ayat ini sama sekali tidak bersandar kepada norma agama dan adat, yang menyebabkan seseorang dapat memiliki hasrat seksual kepada apa pun (lawan jenis, sesama jenis, bahkan binatang). Sepanjang ia memiliki hasrat, maka ayat ini mengakomodirnya.
  2. Pasal 12. Pelecehan seksual salah satunya didefinisikan sebagai tindakan non-fisik terkait hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Maka bisa saja pasal ini dikenakan terhadap seseorang yang berceramah atau berorasi tentang buruknya seks sesama jenis.
  3. Pasal 14. Pemaksaan kontrasepsi salah satunya didefinisikan sebagai tindakan mengatur organ dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang membuat orang tersebut kehilangan kontrol atas organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya. Pasal yang bersifat pasal karet, yang berpotensi menjerat orang yang mencegah seks bebas atau nikah sejenis dengan dalih menghilangkan kontrol empunya tubuh atas tubuhnya sendiri. Ingat semboyan pendukung RUU ini, “tubuhku otoritasku”.
  4. Pasal 15. Terdapat redaksi kata “pemaksaan aborsi”. Menjadi tanda tanya besar, mengapa tidak aborsinya langsung yang dicegah. Bila pemaksaannya dilarang, maka sukarela-nya bepotensi menjadi legal, sebagaimana prinsip hukum lex posterior derogat legi priori atau hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Hal ini berpotensi mementahkan aturan tentang pidana aborsi dalam KUHP pasal 346-349 dan UU No 36 tahun 2009 pasal 75-77 sehingga aborsi tanpa paksaan menjadi lex posterior.
  5. Pasal 16. Hubungan seksual didasari pada persetujuan dengan mengabaikan nilai dan noma yang berlaku. Pasal ini berpotensi menjadi dasar legalnya seks bebas alias perzinahan.
  6. Pasal 17. Pemaksaan perkawinan didefinisikan sebagai tekanan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Pasal ini berpotensi menjadi dasar legalnya pernikahan sesama jenis.
  7. Pasal 18. Terdapat redaksi kata “pemaksaan pelacuran”. Menjadi tanda tanya besar, mengapa tidak pelacurannya langsung yang dilarang. Sampai saat ini, belum ada hukum positif yang melarang, dan pidananya hanya dikenakan kepada mucikari saja yaitu pasal perdagangan orang, sementara pelacurnya berstatus korban. Kita melihat, negara-negara Barat seperti Belanda, pelacuran adalah pekerjaan yang sah di mata hukum, dan RUU ini berpotensi mewujudkan hal tersebut di negeri ini.

Keyakinan bahwa RUU P-KS ini didukung oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan yang berbeda arah dengan nilai dan norma Pancasila semakin diperkuat dengan dideklarasikannya dukungan terhadap pengesahan RUU ini oleh sejumlah kelompok yang berafiliasi pada paham liberal. Pada tanggal 27 April 2019, bertempat di Taman Aspirasi Monas, seberang Istana Presiden, dalam acara Women’s March Jakarta 2019 yang dimotori kelompok feminis, sekelompok massa yang mengaku sebagai kelompok LGBT menyatakan bahwa RUU P-KS barulah permulaan untuk kemajuan gerakan mereka. Video deklarasi ini menjadi viral di media sosial, namun berulangkali dihapus oleh vendor penyedia jasa media sosial yang diketahui mendukung gerakan LGBT. Di antara kelompok yang hadir dan berorasi menyatakan dukungan adalah Arus Pelangi (www.aruspelangi.org) yang dengan tegas menyatakan diri sebagai wadah untuk melindungi gerakan LGBT di Indonesia.

Menyusul, Prof. Musdah Mulia yang dikenal sebagai tokoh berpaham liberal, yang sempat menghebohkan publik atas pembelaannya terhadap pernikahan sesama jenis dan pernyataannya yang mengatakan bahwa “homoseksualitas dan lesbianisme adalah ciptaan Tuhan, maka kita tak boleh menolak dan mengharamkannya” juga ikut membela dan mendukung RUU P-KS ini. Prof. Musdah Mulia justru menuding para penolak RUU P-KS sebagai pihak yang menyebarkan berita bohong tentang RUU P-KS, sebagaimana para feminis radikal menuduh penolak RUU P-KS dengan tuduhan “misogini (benci terhadap wanita) dan pro patriarki (sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama)”; kata-kata sakti yang selalu digunakan mereka ketika kehabisan argumen.

Sudah menjadi sesuatu yang lazim bila orang membela apa yang menjadi kepentingannya. Arus Pelangi dan Prof. Musdah Mulia sebagai pembela homoseksualitas dan gerakan LGBT dengan lantang dan bangga mendukung RUU P-KS. Hal ini menunjukkan secara sangat jelas, siapa yang diuntungkan dengan RUU P-KS ini. Ketika yang diuntungkan adalah gerakan LGBT, penyuka pelacuran, pendukung aborsi, maka dapat dipastikan yang dirugikan adalah kelompok yang tidak sebarisan dengan mereka, yaitu kelompok yang menghargai norma agama dan adat, menerapkan nilai Pancasila, mempertahankan keutuhan keluarga, dan menghormati setiap kehidupan insani sejak dari pembuahan.

Pro-kontra atas RUU P-KS ini begitu hebat. Diskusi demi diskusi, aksi demi aksi dijalani baik oleh pendukung maupun penentangnya. Terutama di Ibukota, sekitarnya, dan kota-kota besar di pulau Jawa; perseteruan ini sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun, mungkin sudah satu dekade, dan hari ini terjadi eskalasi perseteruan ini. Di daerah luar Ibukota, isu ini seperti terlambat menghangat, namun bukan berarti absen dari gelanggang. Tiap kelompok mulai menunjukkan posisinya; mendukung atau menolak.

IndonesiaTanpaJIL Chapter Padang dengan tegas menolak RUU P-KS. RUU P-KS bukanlah solusi bagi perempuan baik-baik, bagi lelaki baik-baik; bagi warga negara baik-baik. Tidak ada keraguan bahwa RUU P-KS diusung kelompok yang arah geraknya bertentangan dengan Islam dan Pancasila. Siapa yang masih tidak bisa (atau tidak mau) melihat bahaya terpendam dari RUU ini setelah penjelasan dari tulisan ini, kami hanya bisa mendoakan “Allah yahdik”.

Menolak dalam hati adalah selemah-lemah iman. Kami menyerukan; mengajak secara khusus warga ranah Minang, dan secara umum masyarakat Indonesia untuk menyuarakan penolakan kita atas RUU P-KS. Sebarkan tulisan. Gelar diskusi. Turun ke jalan. Berbuatlah sebisamu! Kejahatan ini sudah terlalu jelas; alun takilek alah takalam.

Bengkulu, 11 Juli 2019

Koordinator #IndonesiaTanpaJIL Chapter Padang
dr. Primananda Alfidiya Ikhsan

IndonesiaTanpaJIL

ITJbeginagain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.