Agama Asing dan Agama Asli Indonesia

Majelis Malam Rabu INSISTS, Selasa, 14 Nopember 2017
DR. Adian Husaini – “Agama Asing dan Agama Asli Indonesia (Analisis Dampak Keputusan MK tentang Aliran Kepercayaan terhadap kehidupan Keagamaan di Indonesia)”

LIPUTAN.

“Yang saya sedih adalah kenapa cara pandang terhadap Pancasila, UUD ’45 yang sudah dirumuskan HAMKA, Mohammad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah Islam” (Dr. Adian Husaini, MA.)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 7 November lalu mengabulkan gugatan perwakilan aliran kepercayaan dan penghayat kebatinan masih akan terus bergulir dan menuai berbagai polemik pro-kontra di masyarakat. Polemik ini semakin pelik mengingat putusan MK tadi membawa implikasi logis yang sangat besar. Hal ini diungkapkan Dr. Adian Husaini dalam sebuah diskusi Majelis Malam Rabu yang digelar INSISTS (14/11).

Dalam diskusi bertajuk Agama Asing dan Agama Asli Indonesia: Analisis Dampak Keputusan MK tentang Aliran Kepercayaan terhadap Kehidupan Keagamaan di Indonesia itu, Dr. Adian sependapat dengan pernyataan KH. Ma’ruf Amin dalam sebuah media, tentang besarnya implikasi tersebut. Hal ini sangat potensial terjadi, mengingat dengan dikabulkannya gugatan aliran-aliran kepercayaan tersebut, maka mereka berhak untuk disetarakan dan difasilitasi sebagaimana layaknya agama-agama formal. Selama ini, hanya ada 6 agama yang diakui sebagai agama resmi di Indonesia yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Dalam bidang kependudukan, tuntutannya adalah aliran kepercayaan atau kebatinan harus dicantumkan di Kartu Tanda Penduduk.

Masalahnya, aliran kepercayaan itu bukan agama. Maka perlu perubahan format KTP dan ini PR besar bagi Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, misalnya, dalam bidang pendidikan, tentu akan dituntut pula pengajaran Mata Pelajaran Aliran Kepercayaan. Maka, harus ada gurunya, dan institusi pendidikan yang melahirkan tenaga pendidik di bidang tersebut. Ini baru sedikit contoh. Belum lagi (karena setara dengan agama) bila semua aliran tersebut mempunyai hari besarnya masing-masing yang menuntut ada hari libur nasional untuk merayakannya. Masalahnya, aliran kepercayaan di Indonesia itu saat ini jumlahnya kurang lebih ada 153 aliran. Maka wajar jika kemudian muncul pertanyaan: sanggupkah pemerintah melayani semuanya? Ketidakmampuan pemerintah dalam mengakomodir ratusan aliran kepercayaan yang sudah diputuskan ‘naik kelas’ menjadi “agama” itu meniscayakan lahirnya tuntutan baru, yaitu melepaskan pemerintah dari tanggungjawab mengurusi agama warga negaranya.
Dengan demikian, ini satu langkah maju untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim menjadi negara sekuler.

Hal ini disinyalir oleh Dr. Adian Husaini sebagai agenda yang sudah disiapkan lama. Mengingat upaya menghapus kolom agama dari KTP dan memisahkan agama dari politik (pemerintah) bukan hal baru di republik ini. Upaya mengubah kehidupan keagamaan di Indonesia sudah dimulai oleh gerakan theosofi (Perwatin) sejak awal abad 20 yang kini dilanjutkan oleh lembaga think tank seperti CRCS. Kritik-kritik ilmiah terhadap aliran kebatinan ini juga sudah lama disuarakan oleh cendekiawan muslim. Tersebutlah nama Prof. H.M. Rasjidi, yang memberikan kritik tajam terhadap konsep kebatinan yang tidak bisa dikategorikan sebagai agama. Maka dari itu, ketika aliran kepercayaan masuk dalam GBHN tahun 1978, muncul penolakan dari umat Islam.

Pemerintah Orde Baru kala itu memberi keputusan bahwa aliran kepercayaan memperkuat agama yang sudah ada, bukan agama yang berdiri sendiri, sehingga diletakkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aliran kepercayaan juga tidak diarahkan untuk membentuk agama baru. Tentu sekarang bertolak belakang dengan keputusan MK yang menetapkan bahwa agama yang dimaksud sudah mencakup aliran kepercayaan.

Satu hal yang menarik dari kasus putusan MK tempo hari itu adalah klaim para penggugat yang menyebut aliran kepercayaan yang mereka anut itu sebagai “agama asli” Indonesia. Klaim ini dengan sendirinya memposisikan agama-agama formal sebagai “agama impor”, “agama asing”, termasuk di dalamnya adalah Islam, yang sudah tiba di Nusantara sejak abad ke 7 Masehi dan membentuk peradaban dan kebudayaannya.

Padahal, menurut penulis buku best seller, Wajah Peradaban Barat, ini konsep “asli” itu sendiri problematik. Karena di Nusantara ini, yang betul-betul agama asli atau penduduk asli, sangat sulit – untuk tidak dikatakan nyaris mustahil –diketahui. Kata ‘asli’ dan ‘agama’ itu sendiri adalah kata asing yang masuk dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia.

Apa yang dipropagandakan sebagai kesetaraan menurut mereka, sejatinya adalah ketidakadilan bagi umat Islam. Rasa keadilan itu yang kini terlukai, karena Islam yang sudah berabad lamanya tumbuh subur di Nusantara ini, membentuk budaya dan peradabannya, yang kini dianut oleh 200 jutaan umat Islam, tiba-tiba dianggap asing dan impor, sementara paguyuban-paguyuban itu menuntut disetarakan dengan agama. Mengutip M. Natsir, beliau mengingatkan bahwa tantangan dakwah ada tiga, yaitu:

1) kristenisasi,
2) sekularisasi,
3) nativisasi.

Nativisasi adalah usaha untuk mengembalikan keagungan pra Islam dengan tujuan untuk mengecilkan Islam. Hal ini sudah diketahui banyak pihak sebagai strategi penjajah untuk membendung dakwah Islam.

Di bagian akhir pemaparannya di hadapan puluhan peserta diskusi yang hadir malam itu, Dr. Adian mengajak kita semua untuk melihat cara kita berpikir tentang kondisi Indonesia. Beliau menegaskan, negara kita bukan netral agama (sekuler).

Negara kita jelas tauhid, berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini namanya worldview. Tokoh-tokoh kita ini sudah memberi panduan. Namun amat disayangkan, pemikiran-pemikiran brilian tokoh-tokoh negarawan Muslim seperti M. Natsir, Kasman Singodimedjo, HAMKA, dan lain-lainnya tak pernah diajarkan kepada anak-anak didik muslim di sekolah. Padahal dengan modal konstitusi yang ada sekarang ini, terbuka peluang bagi kita menjadi muslim yang baik dan membangun negeri ini menjadi negeri yang hebat.

‘Ala kulli hal, polemik aliran kebatinan dan kepercayaan di Indonesia masih akan terus bergulir, dan publik akan terus mengikuti ke mana muara dari persoalan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : INSISTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *